Manajemen Negara Berbasis "Kira-kira"

Pernyataan "Saya kira rakyat masih tegar... saya disambut dengan sangat baik" asli membuat saya ternganga…

Bagaimana tidak?

Ini adalah sinyal masalah serius dalam tata kelola krisis di level tertinggi negara. Rakyat tegar atau tidak, sabar atau tidak, itu bukanlah objek tafsir perasaan, melainkan fakta sosial yang wajib dibaca dari angka & data.

Ada empat kegagalan fatal dalam logika "saya kira" ini:

❌ Pertama, penguasa itu bukan pengamat perasaan – "Data vs Asumsi"

Frasa "saya kira" adalah bahasa pengamat / komentator politik, bukan bahasa seorang pengelola negara. Seorang penguasa dalam negara modern tak digaji untuk menebak-nebak perasaan rakyat, akan tetapi wajib memastikan kondisi mereka. Pemerintah bekerja memakai angka & data dalam membuat kebijakan, bukan impresi kunjungan singkat.

Dalam konteks pasca bencana, ketegaran rakyat memiliki indikator konkret, semisal: daya beli, ketersediaan pangan, sanitasi, hunian layak, dan akses terhadap bantuan. Mengganti data objektif dengan perasaan subjektif adalah suatu kebodohan.

Kebijakan publik harus berbasis evidence, bukan asumsi. Jika asumsi yang dibangun adalah "rakyat masih tegar karena disambut baik", maka urgensi intervensi negara berisiko melemah. Apa yang tampak pada seremoni penyambutan pejabat bisa saja berbanding terbalik dengan realitas di tenda-tenda pengungsian.

.

❌ Kedua, sopan santun & keramahan itu bukan tanda kesejahteraan – "Bias Seremoni"

Merasa "disambut dengan baik" lalu menyimpulkan kondisi rakyat baik-baik saja adalah sesat pikir klasik. Kepemimpinan yang matang tak akan bertumpu pada keramahan seremoni.

Rakyat Indonesia sejak lama dikenal santun & beradab tinggi kepada tamu. Mereka tetap menjaga adab bahkan ketika menderita sekalipun. Sejarah mencatat, pada masa Agresi Militer Belanda 1945-1949, penduduk desa tetap melindungi dan memberi makan para pengungsi dari kota, meski hidup mereka sendiri serba kekurangan.

Menganggap sopan santun sebagai bukti ketegaran mental adalah simplifikasi yang berbahaya. Tugas Penguasa justru melihat melampaui senyum dan lambaian tangan: apakah di baliknya ada kepastian hidup, pemulihan yang nyata, dan masa depan yang jelas? Adab rakyat tak boleh dijadikan alasan untuk menumpulkan kewaspadaan Pemerintah.

.

❌ Ketiga, romantisasi penderitaan – "Toxic Positivity Penguasa"

Ucapan "rakyat masih tegar" terdengar simpatik, tetapi berbahaya. Narasi semacam ini secara halus menormalisasi penderitaan, seolah-olah diam, sabar, dan tak menuntut itu adalah kondisi ideal.

Dengan melabeli korban sebagai "tegar", maka beban pemulihan berisiko digeser dari tanggung-jawab Negara ke pundak rakyat. Padahal tugas Pemerintah adalah memastikan rakyat tak perlu bersabar terlalu lama di dalam penderitaan.

Kesabaran rakyat adalah ujian keīmānan mereka. Kecepatan dan ketepatan mitigasi bencana adalah ujian kinerja Penguasa. Keduanya TIDAK BOLEH dicampuradukkan.
.

❌ Keempat, mengira-ngira perasaan rakyat – "The Absence of Empathy"

Ketika penguasa "mengira-ngira" kondisi rakyatnya, itu menunjukkan adanya jarak empatik antara Istana dan tenda pengungsian.

Trauma pasca bencana bersifat kompleks dan seringkali tak tampak. Ia tak bisa divalidasi lewat kunjungan singkat 2-3 (sekalipun dalam periode pendek), apalagi hanya melalui seremoni penyambutan. Mengira-ngira ketegaran seseorang yang baru kehilangan rumah, harta, dan rasa aman adalah bentuk penyederhanaan psikologis yang abai terhadap realitas trauma.

Rakyat tak membutuhkan penguasa yang menebak-nebak ketegaran mereka. Mereka membutuhkan kehadiran Penguasa yang benar-benar mengetahui kondisi di lapangan dan bertindak berdasarkan itu.
.

Mitigasi bencana itu menuntut kepastian, bukan asumsi. Rakyat butuh Penguasa yang berkata "Saya tahu datanya, kondisinya memang berat, dan ini langkah konkretnya…", BUKAN yang mengatakan "Saya kira… saya kira…".

Empati dalam negara modern tak diukur dari kesan pribadi, melainkan dari kecepatan dan ketepatan kebijakan dan kemudian implementasinya di lapangan. Adapun mencampuradukkan perasaan subjektif dengan tugas negara bukanlah empati, melainkan kegagalan membaca prioritas.

Negara yang dikelola dengan "kira-kira" hakikatnya sedang menyiapkan krisis berikutnya.

Demikian.