Apakah Kebijakan Tak Menaikkan Harga BBM Sustainable?

Tanggal 1 April kemarin kita menyaksikan bahwa harga BBM baik yang bersubsidi (Pertalite & Solar) maupun yang non subsidi (Pertamax 92, Pertamax Green 95, Pertamax Turbo 98, Dexlite, Pertadex) tidak dinaikkan oleh rezim pemerintahannya PS.

Kebijakan ini memang populis, sangat kelihatan pro rakyat. Iya memang rezim pemerintahannya PS mengeluarkan langkah-langkah penghematan untuk mendukungnya, seperti: penerapan WFH sehari dalam sepekan, efisiensi mobilitas, efisiensi perjalanan dinas, refocusing anggaran kementrian dan lembaga negara, dan kalau tidak salah ada wacana menggenjot pemakaian bioethanol dan solar yang dicampur minyak sawit.

Namun semua kebijakan itu lebih kepada kosmetik saja dan kenaikan harga BBM itu adalah suatu keniscayaan — bahkan sekalipun perang di Teluk Persia berakhir! (tentang ini inṡā’Allōh akan saya bahas dalam tulisan lain segera) — sehingga kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM tersebut sama sekali tidak bisa dipertahankan lama-lama karena akan sangat membebani APBN.

Kenapa?

Karena fakta kemampuan produksi domestik vs kebutuhan riil masyarakat itu jomplang!

Kita tahu bahwa IDN itu sudah hampir 23 tahun (sejak 2003) menjadi net importer minyak dan keluar dari OPEC di 2008. Kita tahu produksi minyak mentah (lifting) domestik pada 2025 berada di kisaran 605.000 barrel per hari (BpD) atau setara 35.000.000 kL /tahun. Kapasitas kilang domestik memang lebih besar, yaitu 900.000 s/d 1.000.000 BpD (52 s/d 58juta kL /tahun), akan tetapi bahan bakunya tidak sepenuhnya tersedia di dalam negeri sehingga harus diimpor karena konsumsi BBM secara nasional itu mencapai 1,5 s/d 1,6juta BpD (≈90juta kL /tahun). Artinya, selain produksi minyak dalam negeri tidak mencukupi, ada selisih sekitar 35juta kL antara produksi kilang dan konsumsi yang harus ditutupi langsung oleh impor produk jadi BBM (bensin & solar).

Jika dihitung secara total, ketergantungan energi IDN pada produk impor itu sangat besar:
•⁠ ⁠Impor minyak mentah (crude): karena kebutuhan kilang (55juta kL) lebih tinggi dari lifting (35juta kL), IDN harus mengimpor 20juta kL minyak mentah.
•⁠ ⁠Impor BBM siap pakai: selisih konsumsi (90juta kL) dengan hasil kilang (55juta kL) memaksa IDN mengimpor 35juta kL BBM siap pakai.
•⁠ ⁠Total ketergantungan IDN yang mengandalkan pasokan luar negeri sebesar 55juta kL /tahun.

Jadi inilah titik paling kritis dalam fiskal IDN. Konsumsi BBM bersubsidi (Pertalite ≈28juta kL dan Solar ≈18juta kL) mencapai 46juta kL /tahun (sekitar 60% dari total konsumsi). Mengingat 70 s/d 80% pasokan nasional berasal dari impor (baik mentah maupun jadi), maka secara matematis, volume subsidi berbasis impor mencapai 32 s/d 37juta kL.

Dengan asumsi moderat selisih harga subsidi IDR 2.500 /Liter, beban subsidi impor saja sudah menyentuh IDR 87,5trilyun /tahun. Secara realistis, rentang beban subsidi ini untuk 2026 akan berada di kisaran IDR 70 s/d 120trilyun.

Untuk menekan beban tersebut, rezim pemerintahan PS mengeluarkan beberapa skenario kebijakan seperti telah disebutkan di atas, maka mari kita kaji bagaimana efektivitasnya:
▫️ Pembatasan 50 Liter /hari (Pertalite): Langkah ini bersifat moderat, berpotensi menurunkan konsumsi 5 s/d 10% (1,5 s/d 3juta kL) dengan penghematan ada di kisaran IDR 4 s/d 10trilyun.
▫️ WFH ASN: Kebijakan ini dampaknya relatif sangat kecil, paling banyak hanya menyentuh 1 s/d 2% saja dari konsumsi nasional (≈1juta kL), atau sekitar IDR 2 s/d 3trilyun. Ini lebih bersifat simbolis daripada solusi fiskal yang sebenarnya.

Kemudian ada wacana Bioetanol 50% (E50), ini potensi pengurangan konsumsi bensin bisa mencapai 20 s/d 30% (10 s/d 20juta kL), dengan potensi penghematan sebesar IDR 30 s/d 60 triliun. Tetapi masalahnya tidak semua mobil bisa memakai bensin di atas E10 (campuran etanol 10%).

Tidak menaikkan harga pada 1 April kemarin adalah "keberhasilan" menjaga harga psikologis di masyarakat, namun di balik itu, IDN menghadapi risiko fiskal yang sangat sensitif terhadap guncangan geopolitik. Dengan lifting domestik yang hanya 35juta kL sementara kewajiban subsidi mencapai 46juta kL, stabilitas harga BBM sepenuhnya disandera oleh impor.

Satu hal lagi, karena 70 s/d 80% pasokan bersifat impor, APBN bukan hanya sensitif terhadap harga minyak dunia (Brent / WTI), akan tetapi juga sangat rapuh terhadap volatilitas nilai tukar IDR (kurs). Jika kurs IDR melemah tipis saja terhadap USD, maka asumsi beban subsidi yang IDR 70 s/d 120trilyun itu bisa meleset ke angka yang lebih mengerikan dalam hitungan pekan.

Solusi riil bukanlah pada pengaturan me-WFH-kan ASN, melainkan pada keberanian eksekusi kebijakan bensin E10 dan biosolar, serta tentunya pada ketajaman pembatasan subsidi agar tidak terus-menerus mensubsidi produk impor.

Demikian, silakan kalau mau diskusi.