Antara Gaji Guru Honorer vs Tukang Cuci Ompreng

Ada yang membandingkan pendapatan guru honorer (yang bergaji Rp 400.000 /bulan) dengan tukang cuci ompreng (yang bergaji Rp 2.400.000 /bulan) dengan menggunakan pendekatan "adu nasib" lalu membuat romantisme penderitaan untuk menjustifikasi ketimpangan upah yang terjadi.

Argumen penulisnya hanya menekankan pada beban kerja fisik tukang cuci ompreng yang berat, sementara ia melewatkan beberapa poin fundamental yang sangat jelas diabaikan secara objektif – seharusnya tak boleh dilakukan oleh seorang yang mengaku-ngaku ìlmiyyah.

❓ Apa saja pengabaiannya itu…?

.

❌ Pertama, investasi pendidikan & kualifikasi

Menjadi guru honorer membutuhkan kualifikasi akademik minimal Strata Satu (S1). Ada investasi waktu (4 tahun), biaya kuliah, dan energi intelektual yang besar untuk mendapatkan gelar tersebut. Secara ekonomi, upah Rp 400.000 bagi seorang profesional bergelar sarjana adalah bentuk degradasi atas profesinya.

Jika upah tenaga educated jauh di bawah tenaga non-educated, maka sistem pendidikan dan penghargaan terhadap ìlmu pengetahuan di negara tersebut sedang sangat sakit.

.

❌ Kedua, beban kerja intelektual vs fisik

Orang yang hanya menghitung jam mengajar guru (6 jam) adalah orang yang sangat dangkal cara berpikir, wawasan, dan keìlmuannya. Bagaimana tidak? Pekerjaan guru tak dimulai saat bel masuk dan tak berhenti saat bel pulang berbunyi.

Yang namanya guru harus membuat perangkat pembelajaran (RPP / Modul Ajar), menyiapkan materi, mengoreksi tugas siswa, hingga melakukan pendekatan emosional ke wali murid. Banyak dari pekerjaan ini dilakukan di luar jam belajar-mengajar tanpa hitungan lembur. Sedangkan tukang cuci ompreng, ṣifat pekerjaannya yang fisik itu tuntas begitu pekerjaan fisiknya selesai.

Setiap pekerjaan ada yang namanya "moral responsibility" atau "accountability". Guru honorer memikul risiko "kegagalan manusia". Jika tukang cuci ompreng salah mencuci, maka tinggal dicuci ulang. Sedangkan jika guru salah mendidik atau kehilangan motivasi karena lapar, "produk" yang rusak adalah peradaban. Jelas bahwa kesalahan guru dalam mendidik berisiko pada masa depan satu generasi. Tanggung jawab psikologis guru jauh lebih berat daripada kelelahan fisik tukang cuci ompreng.

Kalaulah besaran gaji diukur hanya dari "kelelahan fisik" atau "durasi kerja di lapangan", maka seorang kuli panggul seharusnya dibayar jauh lebih mahal daripada seorang CEO. Namun, kenyataannya tak demikian. Kenapa?

Karena ada yang namanya "leverage" (skalabilitas dampak). Seorang buruh bekerja secara linear. Jika ia berhenti bergerak, produksi berhenti. Namun, seorang CEO bekerja secara eksponensial. Satu keputusan strategis yang diambil CEO dalam rapat 1 jam bisa menentukan nasib 10.000 karyawan dan perputaran uang trilyunan rupiah. Guru pun demikian, satu pola didik yang salah bisa merusak mentalitas puluhan siswa yang kelak menjadi pemimpin bangsa.

Kemudian ada yang namanya "scarcity" (tingkat kelangkaan). Menemukan orang yang mampu melakukan pekerjaan fisik (seperti mencuci ompreng) jauh lebih mudah daripada menemukan orang yang memiliki kompetensi pedagogis, penguasaan materi, dan kesabaran mendidik. Hukum pasar itu jelas, semakin langka dan terspesialisasi sebuah keahlian, semakin tinggi nilainya. Menghargai guru S1 dengan gaji Rp 400.000 /bulan adalah penghinaan terhadap hukum kelangkaan intelektual ini.

Gaji seorang Apoteker jelas lebih besar daripada gaji seorang Asisten Apoteker. Padahal kalau dilihat yang bekerja menimbang, menghitung, meracik, mengemas, dan membuat catatan adalah Asisten Apoteker. Maka apakah gaji Asisten Apoteker seharusnya lebih besar daripada Apoteker karena kerjanya lebih fisik dan lebih berat? Tentu tidak, jelas alasannya adalah karena "moral responsibility / accountability", "leverage", dan "scarcity".

.

❌ Ketiga, jebakan "harapan jadi ASN"

Argumen bahwa guru "berpeluang menjadi ASN" adalah bentuk eksploitasi harapan yang sangat tak manusiawi, karena menjadikan janji akan diangkat jadi ASN sebagai alasan untuk memaklumi upah rendah adalah tindakan yang sangat tak àdil.

Kenapa?

Karena kebutuhan hidup (makan, pakaian, perumahan, transportasi, kesehatan) harus dipenuhi setiap bulan dengan uang tunai, bukan dengan "harapan" yang tak pasti kapan terwujudnya.

.

❌ Keempat, standar Upah Minimum (UMR)

Upah tukang cuci omprengan yang Rp 2.400.000 itu sebenarnya justru menunjukkan bahwa upah mereka sudah mendekati standar upah minimum yang layak. Sementara, upah guru honorer yang Rp 400.000 berada jauh di bawah garis kemiskinan BPS yang Rp 595.242 (ini data tahun lalu yang pasti terus meningkat setiap tahunnya). Hal ini jelas melanggar prinsip "decent wage" (upah layak).

Membandingkan dua pekerjaan yang sama-sama berat untuk membungkam keluhan salah satunya adalah logical fallacy "false equivalence" (kesetaraan palsu), karena masalahnya bukan tukang cuci omprengan itu digaji disebabkan kerja fisiknya yang berat, akan tetapi guru honorer lah yang dibayar secara tak manusiawi…!

.

❌ Kelima, dampak sosial jangka panjang

Apabila narasi "jangan ngiri" ini terus dipelihara, maka profesi guru akan kehilangan daya tariknya bagi anak-anak muda terbaik bangsa. Lalu siapa yang mau mendidik anak bangsa jika upahnya bahkan tak cukup untuk membeli bensin sebulan?

Menyepelekan nasib guru honorer berarti menyepelekan kualitas pendidikan masa depan, yang artinya adalah membunuh masa depan bangsa…!

.

Semua pekerjaan pasti memiliki "berat"nya masing-masing, namun menuntut upah yang manusiawi bagi guru honorer bukanlah tanda "terprovokasi" atau "kebencian". Itu adalah tuntutan atas keàdilan sosial. Kita tak boleh memaklumi ketidakàdilan hanya dengan membandingkannya dengan penderitaan orang lain di bidang yang berbeda.

Membandingkan "beban kerja" guru honorer dengan tukang cuci ompreng hanya berdasarkan jam kerja fisik adalah penghinaan terhadap àqal sehat. Kita tak sedang membandingkan siapa yang lebih capek, tetapi kita sedang bicara tentang bagaimana sebuah bangsa menghargai otak dan masa depannya. Jika untuk mencuci ompreng saja rezim penguasa sanggup bayar Rp 2.400.000, tapi untuk mencuci kebodohan bangsa hanya berani bayar Rp 400.000, maka jangan protes jika bangsa ini selamanya hanya akan jadi bangsa "pencuci piring" bagi bangsa lain.

Begitu cara berpikir waras dan ìlmiyyah.