Salah Kaprah Menilai Tanggapan Publik Indonesia Terhadap Kelakuan PKS Dalam Politik Nasional Akhiran Ini

Menemukan artikel ini di laman resmi PKS yang diposting pagi menjelasng siang tadi – link: https://pks.id/content/salah-kaprah-publik-indonesia-tentang-pks-dan-peranannya-dalam-politik-nasional – maka sekilas membaca saja sudah terlihat bahwa tulisan ini sarat sekali dengan agenda, sehingga tampak jelas begitu "maksa". People with clear & sound mind will immediately say, "Yeaaah, right!" sambil ngakak.

Penulis artikel itu berusaha untuk menyanggah semua premis kritik masyarakat dengan berasumsi bahwa orang-orang yang mengkritik kelakuan PKS itu terlalu sederhana cara berpikirnya karena tak paham politik. Namun si penulis artikel itu gagal memberikan penjelasan tentang "yang tidak sederhana" itu adalah macam apa?

Saat ini ummat itu sulit untuk bisa percaya kepada rezim, sehingga siapapun yang bergabung dengan rezim akan dianggap sulit bisa tetap berintegritas dan akan terus memperjuangkan rakyat jelata yang selama ini terzolimi lahir & bāṭin. Adapun premis utama yang diyakini oleh konstituen & ummat, yaitu: *Rezim PS itu adalah kelanjutan dari rezim JW, karena anaknya JW – yang minim pengalaman, minim kualifikasi, bahkan umur pun belum cukup – dipaksakan menjadi orang no 2nya rezim PS dengan mengubah UU melalui MK, sedangkan PS menerima itu sebagai jalan bagi dirinya untuk berkuasa.*

Namun si Penulis benar-benar tak berusaha memahami apa yang ada di benak konstituen & ummat itu dan tetap berusaha keras membenarkan pembenaran yang ada di benaknya, sehingga ia merasa cukup memberikan 1 penjelasan saja, yaitu: bahwa untuk kontribusi harus dekat atau punya kekuasaan, makanya harus berkoalisi dengan rezim.

Kalau sudah paham itu, baru kita bahas poin per poin:

…

① Tidak Konsisten dengan Sikap Oposisi

"Meski kemenangan Prabowo tidak lepas dari dukungan Jokowi, namun masing masing pemerintahan memiliki gaya kepemimpinan, karakter, dan jaringan internasional yang berbeda."

🔲 Rezim PS belum juga mulai, baru akhir Oktober nanti. Maka gaya pemerintahannya bagaimana belum juga bisa diketahui dengan pasti. Mengatakan ia berbeda itu menuntut jawaban tentang: Bisa tahunya berbeda itu dari mana? Apa parameter yang digunakan sehingga mengatakan ia berbeda?

Adapun yang jelas PS adalah bagian dari Rezim JW II, sehingga bergabung dengan PS saat ini adalah bentuk dari ketidak-konsistenan dalam sikap beroposisi. That simple!

…

② Tidak Mendukung Anies Berarti PKS Tidak Konsisten Sebagai Opisisi Pemerintahan Jokowi

"Logika ini juga keliru. Memang benar Anies Baswedan adalah antitesa dari Jokowi, namun PKS bukanlah Anies, dan Anies bukan PKS. Dalam sejarahnya, PKS telah menunjukkan komitmen untuk mendukung figur yang berlawanan dengan Jokowi."

🔲 Ini logika apaan sih? Premis-nya saja sudah ngawur, siapa juga yang bilang kalau PKS itu Anies and vice versa? Nggak ada. Halu sekali!

Pun sering-sering menyebut PKS sudah begini dulu, sudah begono di masa lalu, maka bukankah ada papatah yang mengatakan: "Karena nila setitik rusak susu sebelanga"?

Maka ini kadarnya bukan lagi hanya "nila setitik", tapi sudah Polonium 210 seember!

"Keputusan PKS untuk tidak mendukung Anies saat ini lebih terkait dengan dinamika internal dan realpolitik, bukan karena PKS mendukung Jokowi."

🔲 Bilang sajalah PKS sudah ikut "dagang sapi". Selesai. Tak usah "menegakkan benang basah".

…

③ Mendukung Bobby Nasution = Mendukung Dinasti

"Sejarah menunjukkan bahwa PKS tidak pernah mendukung politik dinasti, baik di Depok maupun di Jawa Barat. Dukungan PKS terhadap Bobby lebih merupakan refleksi dari realitas politik lokal di Sumatera Utara."

🔲 Nobody with clear & sound mind would buy this. Memangnya si BN itu kalau dia bukanlah menantunya JW, apakah dia akan mendapatkan dukungan yang didapatkannya selama ini? Jawab saja itu dengan àqal sehat & hati nurani yang lurus.

…

④ Masuk Kabinet = Tunduk pada Oligarki

"Oligarki ada di hampir setiap negara di dunia, dan yang penting bukanlah keberadaan oligarki itu sendiri, melainkan bagaimana pemerintah mengelola hubungan dengan para pengusaha besar. "

🔲 Ini memahami tentang oligarki saja masih salah, tapi sudah nekad bikin tulisan kayak begini? Hadeeehhh, malu-maluin lah…???

…

⑤ Berkoalisi dengan KIM = Tidak Tahan Menjadi Oposisi

"PKS telah lama berjuang sebagai oposisi, namun hasil yang dicapai sering kali tidak maksimal. Dengan berkoalisi, PKS berharap dapat memperjuangkan kepentingan rakyat dengan lebih efektif, karena memiliki akses langsung terhadap kekuasaan eksekutif."

🔲 Ini bagaimana sih logikanya? Kepentingan rakyat itu adalah diperlakukan dengan kebijakan yang benar dan àdil. Bergabung dengan rezim yang dari awalnya saja sudah dimulai dengan keẓōliman, maka potensi bisa mencegah keẓōlimannya itu sangat dipertanyakan? Apa iya bisa berbuat banyak dengan gabung? Atau malah bisa-bisa yang terjadi "tersandera" seperti yang sudah-sudah?

…

⑥ PKS Jualan Agama = PKS Munafik

"PKS memang partai dakwah yang lahir dari gerakan dakwah, dan karenanya mereka selalu membawa pesan-pesan agama dalam aktivitas politiknya. Namun, menyebut PKS sebagai partai munafik karena ini adalah pandangan yang tidak berdasar."

🔲 Yang dikritik itu bukanlah membawa pesan-pesan agamanya, karena parTAI lain pun melakukannya, bahkan termasuk yang jelas-jelas menyiratkan kebencian terhadap Ṡariàt Islām sekalipun juga melakukannya. Akan tetapi mengatakan diri sebagai "Partai Da`wah"nya itu loh, karena da`wah itu cuma punya 2 nilai, yaitu: al-Ḥaqq & keàdilan, sehingga kalau sudah menyelisihi keduanya, tetapi masih mengusung nama da`wah, maka apa namanya yang begitu itu?

You tell me?

…

⑦ Menerima Jatah Menteri = Tidak Tahan Godaan Koalisi

"Politik memang selalu melibatkan pembagian kekuasaan, dan menerima jatah menteri adalah hal yang wajar dalam konteks ini."

🔲 Jatah menteri?

Halo???

Menteri itu bukan jatah, tapi amanah! Kalau sudah menganggap "menerima jatah menteri adalah hal yang wajar", ya berarti apa dong kalau bukan tak tahan godaan? Maka penting pula untuk diingat bahwa ketika PKS menerima jatah menteri dengan alasan konsekwensi logis aliansi yang telah lama terjalin, maka KONSEKWENSI LOGIS-nya adalah orang akan menilai bahwa PKS itu munak dan tak tahan jadi oposisi. Karena selama ini orang juga menilai hal yang sama terhadap yang di 2019 ia bergabung dengan rezim JW II. Bukankah adalah pengakuannya tokoh itu sendiri mengakui kalau ia sulit berbisnis ketika menjadi oposisi?

…

⑧ Kekuasaan adalah Kunci untuk Berkontribusi

"Prestasi menteri-menteri dari PKS dalam pemerintahan sebelumnya menunjukkan bahwa dengan memegang kekuasaan, PKS mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Keberhasilan ini hanya dapat dicapai jika PKS memiliki akses terhadap kekuasaan eksekutif, dan inilah alasan mengapa kekuasaan tetap menjadi faktor penting dalam perjuangan politik PKS. "

🔲 Nah ini! Ini adalah KEKELIRUAN BESAR dalam menilai apa arti kekuasaan, karena kekuasaan itu BUKAN soal kontribusi, apalagi soal bisnis atau uang, tidak!

Kekuasaan itu adalah AMANAH dan KEHORMATAN untuk menjalankan kedaulatan rakyat sesuai UUD 1945.

⚠️ Ingatlah kalau junjungan kita, Baginda Nabī ﷺ, pernah memperingatkan bahwa kekuasaan itu adalah amanah yang mana ia pada Hari Qiyāmat kelak bisa mendatangkan kehinaan & penyesalan KECUALI bagi orang yang mendapatkannya dengan cara yang benar dan kemudian ia menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sebagai memangku jabatan itu.

⁉️ Ya sekarang nilai saja dengan hati nurani, benar nggak cara mendapatkan kekuasaan itu dengan gabung dengan Rezim PS yang jelas-jelas penerus dari rezim JW, ada anak JW yang "tak layak" berada di posisi jabatan orang no 2 itu?

…

So, what say you?